Drama Korupsi Riau Makin Panas! KPK Sita Rp 400 Juta dari Bupati, Ada Apa Sebenarnya?

KPK menyita Rp400 juta dari Bupati Indragiri Hulu, memicu sorotan publik dan membuka dugaan korupsi besar di Riau.

KPK kembali menggebrak dengan penggeledahan di rumah dinas Bupati Indragiri Hulu. Uang tunai ratusan juta rupiah disita, menguak dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pemprov Riau. Kasus ini mengungkap jaring korupsi elit politik dengan kode rahasia “7 batang” terkait alokasi anggaran proyek.

Berikut ini Operasi Gelap akan menelusuri lebih jauh intrik di balik kasus besar ini dan apa artinya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penggeledahan Dramatis Dan Penemuan Uang Ratusan Juta

KPK melanjutkan operasi saktinya dalam pengembangan kasus korupsi Gubernur Riau, Abdul Wahid. Pada Kamis (18/12/2025) malam, tim penyidik melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto. Aksi ini menunjukkan keseriusan KPK dalam membongkar jaringan korupsi hingga ke akar-akarnya.

Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga kuat berkaitan dengan praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Dana haram ini disinyalir mengalir di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, mengindikasikan adanya skema korupsi yang terstruktur dan masif.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik mengamankan berbagai barang bukti krusial dari lokasi penggeledahan. Tidak hanya dokumen, tetapi juga uang dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp 400 juta. Uang tersebut kini menjadi bukti penting dalam pengembangan kasus.

Jejak Aliran Dana Dan Keterkaitan Politik

KPK menduga kuat bahwa uang yang disita ini memiliki kaitan erat dengan pengaturan proyek-proyek di wilayah Riau. Modus operandi semacam ini seringkali menjadi celah bagi oknum pejabat untuk mengeruk keuntungan pribadi dari dana publik. Penelusuran aliran dana menjadi kunci untuk mengungkap semua pihak yang terlibat.

Penggeledahan terhadap Bupati Ade Agus Hartanto dinilai strategis karena posisinya yang dekat dengan tersangka utama, Abdul Wahid. Abdul Wahid adalah Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau, sementara Ade Agus Hartanto menjabat sebagai Sekretaris DPW PKB Riau. Hubungan politik ini menimbulkan kecurigaan akan adanya jejaring korupsi yang terorganisir.

Keterkaitan politik ini memperkuat dugaan penyidik mengenai adanya “jatah preman” anggaran daerah yang melibatkan elit-elit politik setempat. Ini bukan sekadar kasus perorangan, melainkan indikasi adanya sistem yang memungkinkan korupsi tumbuh subur melalui koneksi kekuasaan.

Baca Juga: Geger Misteri Kematian Diplomat, Istri Desak Prabowo Ungkap Fakta Tersembunyi

Misteri ‘7 Batang’ Dan Modus Operandi

Kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada awal November 2025. OTT tersebut membongkar praktik pemerasan dengan menggunakan kode rahasia “7 batang”. Kode ini merujuk pada permintaan fee sebesar 7 miliar rupiah, atau sekitar 5 persen dari penambahan anggaran Dinas PUPR Riau.

Modus “7 batang” ini menunjukkan betapa canggihnya praktik korupsi yang dilakukan, dengan menggunakan sandi untuk menyamarkan transaksi ilegal. Hal ini mempersulit pelacakan oleh aparat penegak hukum, namun KPK berhasil membongkar jaringan tersebut.

Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah rumah pribadi Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, pada Senin (15/12/2025). Dari sana, penyidik menemukan uang tunai dan dokumen yang sedang dianalisis. Ini mengindikasikan bahwa praktik serupa mungkin telah terjadi di dinas-dinas lain dalam lingkungan Pemprov Riau.

Rangkaian Penggeledahan Dan Peran Saksi Kunci

Penggeledahan di Indragiri Hulu ini merupakan bagian dari rangkaian panjang penyidikan yang dilakukan KPK. Selain rumah dinas bupati, KPK juga telah memanggil sejumlah pejabat dan pihak terkait untuk dimintai keterangan, termasuk Pj Sekda Riau Job Kurniawan, Karo Hukum Pemprov Riau, hingga Pramusaji Rumah Jabatan Gubernur Riau.

Pramusaji Rumah Jabatan Gubernur Riau bahkan menjadi saksi kunci terkait dugaan perusakan segel KPK. Insiden ini menambah dramatisasi kasus dan menunjukkan adanya upaya untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Ini adalah pelanggaran serius yang dapat memperberat hukuman para pelaku.

KPK terus mendalami kasus ini untuk menelusuri aliran dana korupsi secara menyeluruh. Dengan setiap bukti dan keterangan yang terkumpul, diharapkan KPK dapat membongkar tuntas praktik korupsi di Riau dan membawa para pelaku ke meja hijau, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.

Jangan lewatkan update berita seputaran Operasi Gelap serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.