Jerat Korupsi Berbasis Keluarga, Ketika Amanah Publik Jadi Warisan Dinasti

Korupsi berbasis keluarga di Indonesia semakin terbuka ke publik, mulai dari skema di Kabupaten Bekasi hingga Pertamina.

Serangkaian kasus terungkap, menunjukkan bagaimana kekuasaan disalahgunakan tidak hanya oleh individu, melainkan juga melibatkan lingkaran inti keluarga. Dari pejabat daerah hingga direksi BUMN, pola ini mengindikasikan pergeseran signifikan dalam modus operandi kejahatan rasuah.

Berikut Ini, Operasi Gelap akan menginformasikan bukan lagi sekadar penyimpangan personal, melainkan ancaman sistemik terhadap integritas tata kelola negara.

Potret Korupsi Dinasti Di Tingkat Daerah

Di Kabupaten Bekasi, publik dikejutkan oleh dugaan suap “ijon” proyek senilai Rp9,5 miliar yang menyeret Bupati periode 2025–2030 ADK beserta ayahnya, HMK. Modus ini menunjukkan bagaimana pengaturan proyek telah dilakukan sejak awal masa jabatan, mengubah kekuasaan politik menjadi investasi pribadi. Hal ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan daerah.

Kasus serupa terjadi di Lampung Tengah, di mana Bupati AW dan adiknya RNP terjerat suap pengadaan barang dan jasa senilai Rp5,75 miliar. Keterlibatan anggota keluarga inti menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah tidak lagi didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik. Ikatan darah menjadi lebih dominan dibandingkan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Tak hanya itu, di tingkat provinsi, kasus suap Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur melibatkan mantan Gubernur AFI dan anaknya DDW dengan nilai Rp3,5 miliar. Perkara ini semakin memperkuat indikasi bahwa sektor strategis sering dijadikan lahan akumulasi kekayaan keluarga elite. Lingkungan ini menciptakan monopoli dan merugikan masyarakat luas.

Dinasti Ekonomi Merambah Korporasi Negara

Praktik korupsi berbasis keluarga tidak hanya terbatas pada pemerintahan daerah, tetapi juga merambah korporasi negara. Mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina CD bersama anaknya APA diduga menerima suap Rp1,7 miliar terkait pengadaan katalis. Kasus ini membuktikan bahwa BUMN, yang seharusnya menjadi pilar ekonomi negara, tidak steril dari praktik “dinasti ekonomi.”

Keterlibatan keluarga dalam kasus korupsi di BUMN menunjukkan celah dalam sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan. Jabatan strategis seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, alih-alih untuk kemajuan perusahaan dan kepentingan publik. Hal ini merusak citra dan kinerja BUMN di mata masyarakat.

Praktik “dinasti ekonomi” ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan negara. Akuntabilitas menjadi kabur ketika keputusan-keputusan vital melibatkan kepentingan pribadi dan jaringan keluarga. Reformasi struktural yang lebih kuat sangat dibutuhkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Baca Juga: Selebgram Anrez Adelio Dipolisikan, Diduga Paksa Mantan Pacar Aborsi

Hubungan Darah Sebagai Strategi Korupsi

Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, menjelaskan bahwa keterlibatan keluarga dalam korupsi bukanlah kebetulan, melainkan strategi yang disengaja. Keluarga dianggap sebagai pihak yang paling aman dan dapat dipercaya, dengan risiko kecil membocorkan praktik ilegal. Tingkat kepercayaan yang tinggi ini dimanfaatkan untuk melanggengkan kejahatan.

Menurut Yudi, para pengusaha dan aparatur sipil negara juga cenderung merasa lebih nyaman berurusan dengan keluarga pejabat. Mereka meyakini bahwa melalui keluarga, akses langsung terhadap pengambil keputusan lebih mudah didapat. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.

Strategi ini membuat korupsi berbasis keluarga terus berulang dan menjadi pola. Sistem yang dibangun di atas dasar kekerabatan ini menjadi benteng yang sulit ditembus oleh upaya pemberantasan korupsi. Ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan besar dalam memerangi kejahatan rasuah di Indonesia.

Tantangan Serius Bagi Pemberantasan Korupsi

Fenomena korupsi berbasis keluarga ini menjadi tantangan serius bagi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Ketika kekuasaan politik, ekonomi, dan ikatan keluarga melebur, korupsi tidak lagi bersifat personal, melainkan menjadi sistemik. Ini menciptakan struktur yang sangat kuat dan resisten terhadap perubahan.

Korupsi sistemik semacam ini berpotensi melanggengkan oligarki di tingkat lokal maupun nasional. Kekuatan yang terpusat pada segelintir keluarga ini dapat menghambat pembangunan, menciptakan ketidakadilan, dan merusak demokrasi. Masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari kebijakan publik justru dirugikan.

Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan upaya yang lebih komprehensif dan multidimensional. Penegakan hukum harus diperkuat, sistem pengawasan harus dioptimalkan, dan edukasi publik tentang bahaya korupsi harus terus digalakkan. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan akuntabel.

Jangan lewatkan update berita seputaran Operasi Gelap serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.