Sidang korupsi DJKA Medan heboh! Saksi mengaku menyerahkan Rp 3 M ke BPK, fakta baru ini bikin publik terkejut.
Sidang kasus korupsi DJKA Wilayah Medan kembali memanas. Seorang saksi mengaku telah menyerahkan Rp 3 miliar ke BPK, memicu kehebohan di ruang sidang.
Bagaimana aliran uang ini terjadi, siapa pihak yang terkait, dan apa dampaknya bagi proses hukum? Simak pengakuan lengkap saksi dan perkembangan terbaru di Operasi Gelap.
Terungkap! Saksi Sebut Beri Rp 3 Miliar Ke BPK Dalam Sidang Korupsi DJKA Medan
Sidang kasus dugaan korupsi proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di Pengadilan Negeri Medan, Senin (6/4/2026), kembali memunculkan fakta mengejutkan. Seorang saksi mengaku telah memberikan uang lebih dari Rp 3 miliar kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengakuan ini disampaikan langsung dalam persidangan yang digelar di PN Medan.
Perkara ini merupakan bagian dari proses hukum atas dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di wilayah Medan. Kasus ini masih terus bergulir dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.
Pengakuan tersebut menambah babak baru dalam sidang ini, yang sebelumnya sudah menghadirkan sejumlah saksi dan fakta hukum lainnya. Berikut rangkuman lengkapnya.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Fakta Pengakuan Dalam Sidang Di PN Medan
Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, saksi bernama Asta Danika, Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU), mengaku memberikan uang kepada pihak BPK. Ia menjelaskan uang itu diberikan secara bertahap di bawah permintaan pihak tertentu untuk kelancaran proyek yang mereka kerjakan.
Hakim Khamozaro menyampaikan detail pemberian uang tersebut, termasuk aliran lewat transfer sejumlah besar yang jika dijumlahkan lebih dari Rp 3 miliar. Angka ini mencakup beberapa tahapan nominal, seperti Rp100 juta dan Rp1,2 miliar, sampai total lebih dari Rp3 miliar.
Asta membenarkan pengakuan itu di hadapan majelis hakim, jaksa, dan pihak terdakwa, secara virtual melalui video conference. Jawabannya singkat namun tegas: “Iya benar yang mulia.”
Baca Juga: Geger! Dua Maling Motor di Jakarta Utara Dihajar Massa hingga Babak Belur
Kronologi Kasus DJKA Wilayah Medan
Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan wewenang dan aliran dana dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di wilayah Medan pada periode 2021–2024. Beberapa pejabat dan pihak swasta telah ditetapkan sebagai tersangka.
Di antaranya adalah Muhlis Hanggani Capah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 2 Wilayah Sumatera Bagian Utara, serta Eddy Kurniawan Winarto, seorang wiraswasta yang diduga ikut dalam praktik tersebut.
Penyidikan juga melibatkan berbagai saksi dari kalangan penyelenggara negara maupun pihak swasta yang memberikan keterangan guna menguatkan fakta hukum dalam persidangan.
Peran BPK Dalam Persidangan Dan Implikasi Hukum
Pengakuan saksi yang menyebut memberikan uang kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menimbulkan reaksi tajam di ruang sidang. BPK merupakan lembaga yang berwenang menghitung dan mengaudit keuangan negara, bukan pihak yang biasanya menerima aliran dana dari pihak swasta.
Hakim dalam sidang sempat mempertanyakan keabsahan serta implikasi pengakuan tersebut. Bahkan hakim menyarankan jaksa penuntut umum untuk mempertimbangkan tindakan hukum terhadap oknum yang disebut menerima uang tersebut.
Hal ini karena aliran dana terhadap lembaga pengawas seperti BPK bila terbukti, berpotensi menggoyahkan prinsip integritas dan independensi pemeriksaan keuangan publik.
Dampak Dan Tindak Lanjut Sidang Korupsi DJKA
Pengakuan besar dalam persidangan ini bisa memengaruhi arah proses hukum dan strategi pembelaan para terdakwa. Jaksa Penuntut Umum (JPU) diperkirakan akan menggali lebih banyak fakta untuk memperkuat atau membantah pernyataan saksi tersebut.
Sidang lanjutan akan kembali menghadirkan saksi-saksi lain serta bukti-bukti tambahan yang bisa membuka lebih banyak fakta di balik dugaan korupsi ini. Para penegak hukum berharap proses ini tetap berjalan adil dan transparan.
Kasus DJKA Medan menjadi sorotan publik karena melibatkan aliran dana besar dan lembaga negara yang seharusnya menjunjung prinsip akuntabilitas. Perkembangannya akan terus diawasi oleh publik dan media.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari metrotvnews.com
