Kasus korupsi Pasar Lassang-Lassang memanas, HMI Cabang Gowa Raya mendesak Kejati Sulsel segera ambil langkah tegas dan nyata.
Kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Lassang-Lassang, Takalar, kembali mencuat. Setelah sempat terhenti, kasus ini mendapat sorotan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya. Mereka mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan untuk mengusut tuntas dan memastikan keadilan ditegakkan.
Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Operasi Gelap.
Desakan HMI Untuk Supervisi Kasus
HMI Cabang Gowa Raya mendatangi kantor Kejati Sulawesi Selatan untuk mendesak penanganan kasus dugaan korupsi Pasar Lassang-Lassang. Mereka meminta Kejati melakukan supervisi karena HMI menilai penanganan di Kejaksaan Negeri Takalar berjalan lamban dan belum menunjukkan progres signifikan.
Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya, Muhammad Fikri, menegaskan pentingnya supervisi dari Kejati. Menurutnya, supervisi akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. HMI tidak ingin kasus ini menguap begitu saja tanpa kejelasan, mengingat besarnya kerugian negara dan dampaknya bagi masyarakat Takalar.
Fikri juga menyoroti lambatnya penyelesaian kasus ini yang sudah berlangsung sejak 2017. Kejati diharapkan dapat memberikan dorongan kuat agar penegak hukum di Takalar bekerja lebih cepat dan efisien. Masyarakat menantikan kejelasan dan penegakan hukum yang adil dalam kasus korupsi ini.
Kronologi Singkat Kasus Korupsi Pasar Lassang-Lassang
Dugaan korupsi ini bermula dari proyek revitalisasi Pasar Lassang-Lassang pada tahun 2017. Proyek tersebut menghabiskan anggaran fantastis sebesar Rp 18,9 miliar yang bersumber dari APBN. Namun, pembangunan pasar mangkrak dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya, menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan penggunaan dananya.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, menjelaskan bahwa kasus ini sebelumnya telah ditangani oleh Kejari Takalar. Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Pihak Kejati akan segera meminta laporan terbaru dari Kejari Takalar mengenai perkembangan penyelidikan yang telah dilakukan.
Meskipun demikian, HMI tetap meminta Kejati Sulsel untuk mengambil alih kasus ini jika Kejari Takalar tidak mampu menunjukkan progres yang berarti. Mereka khawatir jika penanganan tetap di bawah Kejari Takalar, kasus ini akan terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas. HMI ingin Kejati menunjukkan komitmen serius.
Baca Juga: Yaqut Kembali Dipanggil KPK, Pastikan Hadir dalam Kasus Kuota Haji
Modus Operandi Dan Kerugian Negara
Indikasi kerugian negara dalam kasus ini sangat besar, diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Modus operandi yang diduga terjadi meliputi mark-up anggaran, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, hingga adanya dugaan pungutan liar. Masyarakat Takalar sangat dirugikan dengan mangkraknya proyek pasar yang seharusnya menjadi pusat ekonomi mereka.
Dugaan kuat keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proyek ini juga menjadi perhatian HMI. Mereka berharap Kejati Sulsel tidak pandang bulu dalam mengusut kasus ini, bahkan jika melibatkan pejabat atau pihak berkuasa. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa intervensi demi keadilan.
Kasus ini menjadi cerminan bahwa pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah harus diperketat. HMI berharap Kejati Sulsel dapat mengungkap tuntas siapa saja yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi ini. Dengan demikian, kasus serupa tidak akan terulang di kemudian hari dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terjaga.
Harapan HMI Untuk Kejati Sulsel
HMI Cabang Gowa Raya berharap Kejati Sulsel dapat segera menindaklanjuti desakan mereka. Mereka meminta Kejati untuk serius dalam melakukan supervisi atau bahkan mengambil alih kasus ini. Transparansi dan kecepatan dalam penanganan menjadi kunci untuk mendapatkan kepercayaan publik.
Langkah Kejati Sulsel dalam menangani kasus ini akan menjadi tolok ukur komitmen pemberantasan korupsi di daerah. HMI akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan para pelaku korupsi mendapatkan hukuman setimpal. Keadilan harus ditegakkan demi masyarakat dan negara.
Fikri menambahkan bahwa kasus korupsi adalah musuh bersama yang merugikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, semua pihak harus bersatu padu mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kejati Sulsel diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas di Sulawesi Selatan.
Jangan lewatkan update berita seputaran Operasi Gelap serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari detik.com
- Gambar Kedua dari penatenggara.com
